Olehkarenanya, pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode serta proses pengadaan barang dan jasa.1 Dimana dibentuklah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No.80/2003) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pada
Korupsiadalah suatu tindakan yang dikenal sebagai sebuah tindakan yang merugikan dan juga melanggar hukum ini ternyata memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum ini memiliki definisi yang lebih mendetail dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, dapat Anda ketahui dalam penjelasan berikut.Oleh: Mas Hushendar, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur . A. PENDAHULUAN; Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu badan/lembaga melalui pengadilan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum.PostedThu 4 Jun 2020 at 8:05pm. PTUN Jakarta putuskan Pemerintah Indonesia, yakni Presiden dan Menkominfo sebagai tergugat, melawan hukum dalam kasus pemadaman internet di Papua. (Supplied
10 Tidak Jujur dan Melakukan Korupsi. Korupsi merupakan perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran dan merugikan rakyat serta negara. Perbuatan ini mengingkari banyak kewajiban sebagai warga negara, seperti kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
diadilioleh hakim perdata di peradilan umum dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara melalui UUAP dirasa kurang tepat, Philipus M. Hadjon2 mengemukakan bahwa: "Pasal 87 huruf a UUAP sangat aneh, ketentuan memperluas konsep Namunhingga APBA Tahun 2014, ternyata tidak ada serupiah pun anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk pelunasan sisa hak tagih hasil pekerjaan Penggugat, sehingga sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (abuse of power) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal .